Perikanan dan Kelautan Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan pendekatan ke berbagai negara untuk memacu ekspor produk perikanan Indonesia. Selain negara di Uni Eropa dan Amerika Serikat, kini Timur Tengah dan Afrika juga menjadi tujuan strategis untuk melakukan ekspor produk perikanan Indonesia.

"Kita sudah berupaya memacu produksi perikanan nasional. Sekarang, kita mulai menjajaki pasar-pasar di luar negeri untuk mengekspor hasil produk perikanan nasional," kata Menteri Kelautan dan Perikanan fadel Muhammad usai melakukan pertemuan dengan empat duta besar negara sahabat di Jakarta, Selasa (9/3).

Fadel menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, pasar ekspor untuk produk perikanan dunia di kuasai oleh Thailand dan Vietnam. Padahal, jika dilihat dari fasilitas lahan dan luas laut, maka Indonesia masih jauh lebih besar dari dua negara itu. Begitu juga potensi produksi perikanannya. Untuk itu, kita harus bisa menyaingi mereka dengan peningkatan produksi perikanan tangkap dan budi daya serta pendekatan sejumlah negara pengimpor.

"Ke depan, kita harus bisa memasuki pasar Mesir dengan potensi pasar mencapai 80 juta orang dan nilainya 1 miliar dolar AS. sedangkan Mozambik terdapat 25 juta penduduk dan ini adalah pasar potensial yang harus di garap. Karena itu, kita jangan sampai tertinggal lagi oleh Thailand dan Vietnam, " tuturnya.

Diakui Fadel, rendahnya ekspor produk perikanan selama ini diakibatkan masih minimnya produksi di dalam negeri. Kondisi ini mejadikan Indonesia mempunyai keterbatasan untuk melaukan ekspor sehingga dimanfaatkan negara lain untuk melaukan ekspansi pasar.

"Sekarang kita sudah mulai meningkatkan produksi perikanan. Makanya secara perlahan tapi pasti, kita bisa menaikan ekspor produk perikanan ke berbagai negara. Tentunya ini secara otomatis berdampak pada kesejahteraan nelayan dan peningkatan pendapatan negara," ujar fadel optimistis.

Untuk volume ekspor produk perikanan Indonesia pada tahun 2009 sebesar 2,6 juta ton. Namun, untuk tahun 2010 ini ditargetkan bisa naik menjadi 2.9 juta ton. Untuk itu harus ada fasilitasi pendukung yang harus di dirikan, seperti pelabuhan perikanan internasional.

Namun, anggaran pendapatan belanja negara (APBN) KKP tidak memungkinkan untuk membiayai pembuatan pelabuhan. Untuk menyiasatinya, KKP berkerja sama dengan pemerintah Jepang untuk pembiayaannya.

"Kita sudah memdapatkan izin dari persiden untuk mencari dana sendri. Ini guna melaksanakan pembangunan pelabuhan tersebut. Karena itu, kami berkerja sama denagn Jepang untuk membangung pelabuhan perikanan internasional di Muara Baru Jakrta. Dan, mereka sipa membantuk sebesar Rp 90 miliar," ujarnya.(Bayu)

Sumber :